All for Joomla All for Webmasters

PPID | Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD.

Demikian juga di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.

[embeddoc url=”http://ropem.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/PPID-Biro-Pemerintahan.pdf” viewer=”google” cache=”off”]

Peraturan yang mendasari Pembentukan PPID:

  1. UNDANG-UNDANG RI NO. 14 /2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  2. PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 61 /2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 14 /2008
  3. PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 / 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 /2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  5. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 10 / 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA