Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, ditegaskan bahwa paling lama 14 hari sejak menerima usulan, Gubernur Jawa Timur meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
DASAR HUKUM
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Mekanisme PAW DPRD Kabupaten/Kota

palu-hakim-jibi1

Proses Sidang Internal Parpol / Pengadilan

KPU2

Verifikasi Calon Pengganti BA/Keputusan KPU

Rapat-Gabungan3

Usul Pimpinan Parpol

leader4

Usul Pimpinan DPRD Kab/Kota

pdh5

Usul Bupati/Walikota

image.php6

Draf Keputusan Gubernur

pdh7

TTD, Otentikasi Keputusan Gubernur

Sidang-Paripurna-DPR8

Pelantikan/Pengambilan Sumpah DPRD Pengganti

PROSEDUR PENGAJUAN

  • Surat Usulan PAW dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Timur
  • Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menerima dan menelaah usulan dari Bupati/ Walikota ;
  • Proses penelaahan bisa menghadirkan Tim Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan jika sudah sesuai dilanjutkan untuk permohonan tandatangan Gubernur Jawa Timur ;
  • Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur, disampaikan kepada Bupati/Walikota.

WAKTU PENYELESAIAN

Proses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur dimaksud, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas pengajuan persyaratan lengkap.

OUT PUT LAYANAN

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mekanisme Usulan PAW

  1. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur ;
  2. Paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;
  3. Apabila setelah 7 hari Bupati/Walikota tidak menyampaikan usul, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur ;
  4. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota atau dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;
  5. Peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD yang melukakan pelanggaran hukum berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  1. Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan ;
  2. Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD ;
  3. Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan Partai Politik paling lama 7 hari ;
  4. Keputusan Pimpinan Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan diterima ;
  5. Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian, Pimpinan DPRD meneruskan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ;
  6. Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota paling lama 7 hari ;
  7. Gubernur meresmikan Pergantian Antar Waktu 14 hari sejak berkas diterima.

Persyaratan PAW

101-Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur
Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) ;
202-Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur
Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) ;
303-Surat KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota perihal Rekomendasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) dilampiri dengan :
  1. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua KPU Kab/Kota (surat asli) ;
  2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kab//Kota (surat Asli) ;
  3. Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Perolehan Suara Pemilu Tahun 2013 (copy dan dilegalisir KPU Kab/Kota).
  4. Daftar Peringkat Perolehan Suara Parpol yang mengusulkan PAW (copy dan dilegalisir KPU Kab/Kota).
    404-Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kab/Kota
    Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kab/Kota perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) ;
    505-Surat Parpol kepada Ketua DPRD Kab/Kota
    Surat Parpol kepada Ketua DPRD Kab/Kota perihal Usulan/Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, surat asli ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parpol dan ada cap/stempel Parpol, yang dilampiri dengan :
    1. Keputusan Partai Politik tentang pemberhentian keanggotaan Parpol dan pengangkatan pengganti antar waktu (disesuaikan AD/ART Parpol mengenai mekanisme pemberhentian keanggota Parpol), surat asli ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol ; Dan disertai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal Anggota Parpol yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan ;
    2. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang, apabila anggota DPRD yang diganti meninggal dunia (berkas dicopy dan dilegalisir) ;
    3. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari DPC/DPD II Parpol, apabila anggota DPRD yang akan diganti diberhentikan dari keanggotaan parpol yang melanggar AD/ART Parpol kecuali melakukan tindak/pelanggaran pidana dengan tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib sehingga tidak diperlukan surat peringatan dimaksud ;
    4. Putusan Pengadilan Negeri, atau Putusan Pengadilan Tinggi, atau Putusan Mahkamah Agung dan/atau Putusan Peninjauan Kembali yang bersifat inkracht (copy dilegalisir), apabila anggota DPRD yang akan diberhentikan karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih disertai salinan Putusan Pengadilan ;
    5. Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota tentang Pindah Partai Politik, apabila anggota DPRD yang akan diganti berpindah ke partai politik lain (surat asli).
    606-Berkas kelengkapan pengganti antar waktu DPRD Kabupaten/Kota

    Berkas kelengkapan pengganti antar waktu DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :
    Surat Pernyataan :
    1. Warga Negara Republik Indonesia ;
    2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat menjalankan kewajiban agama ;
    3. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia ;
    4. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
    (copy dilegalisir) ;
    1. Surat Pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota (copy dilegalisir) ;
    2. Surat Pernyataan telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/PNS/Anggota TNI/POLRI/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/ Karyawan/ pada BUMN/BUMD/ Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD) (copy dilegalisir) ;
    3. Surat Pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara (APBN/APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD (copy dilegalisir) ;
    4. Surat Pernyataan, bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN an/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD) (copy dilegalisir) ;
    5. Surat Pernyataan Kesediaan dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik dan dicalonkan pada 1 (satu) Daerah Pemilihan (copy dilegalisir) ;
    6. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD (copy dilegalisir) ;
    7. Surat Keterangan tempat tinggal calon Anggota DPRD (copy dilegalisir) ;
    8. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (surat asli):
      - Tidak sedang/tidak pernah dihukum atau dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ;
      - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ;
    9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, (copy dilegalisir) ;
    10. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani, dilampiri hasil rekap medik dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Pemerintah (copy dilegalisir ) ;
    11. Surat Keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih (copy dan dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota) ;
    12. Kartu tanda anggota Partai Politik, copy dilegalisir DPC ;
    13. Kartu Tanda Penduduk, copy dilegalisir Lurah/Camat ;
    14. Ijazah SMU dan/atau Ijazah terakhir, copy dilegalisir instansi yang berwenang ;
    15. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
    16. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak adanya sengketa Partai Politik.
    Berkas kelengkapan dibuat baru, sesuai dengan tanggal usulan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota DPRD (kecuali no urut 12, 13, 14, 15 dicopy dan) ; Apabila masih terdapat permasalahan di internal partai politik, agar diselesaikan secara hukum dan diproses setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkrahct).