Profil

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Anom Surahno SH., M.Si.

Kepala Biro

031 - 3524259


Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros. Maecenas eleifend erat at justo fringilla imperdiet id ac magna. Suspendisse vel facilisis odio, at ornare nibh. In malesuada, tortor eget sodales mollis, mauris lectus hendrerit purus, porttitor finibus eros lorem eget mauris. Curabitur lacinia enim at ex blandit, vel pellentesque odio elementum.
zTes
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurBiro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah   mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, dan pemerintahan desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan pemerintahan desa;
  2. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa;
  3. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan serta sumber daya aparatur administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa; dan
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 

Visi

Misi

Struktur Organisasi

Biro Adminisrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari ;

Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan, penataan wilayah dan pertanahan serta pelaksanaan tata usaha.

terdiri dari :

  1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan
  3. Sub Bagian Tata Usaha.
Bagian Otonomi Daerah
Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD.

terdiri dari :

  1. Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah;
  2. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
  3. Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, pembinaan aparatur serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

terdiri dari :

  1. Sub Bagian Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
  3. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

Tugas dan Fungsi

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, penataan wilayah dan pertanahan;
  2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota;
  3. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pertanahan;
  4. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
  5. pelaksanaan penyusunan, monitoring, evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  6. pelaksanaan kebijakan terkait kinerja kecamatan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  7. pelaksanaan koordinasi penataan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  8. pelaksanaan koordinasi penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
  9. pelaksanaan koordinasi penataan wilayah dan pertanahan serta nama-nama geografi dan toponimi/rupabumi;
  10. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan kerjasama daerah melalui Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan Mitra Praja Utama Gubernur se Indonesia;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, penataan wilayah dan pertanahan;
  12. pelaksanaan tata usaha; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk tata pemerintahan;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi di bidang pemerintahan, administrasi pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran kecamatan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Gubernur terkait pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran kecamatan;
  6. menyiapkan bahan penetapan kode data wilayah administrasi pemerintahan;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan pelaporan, monitoring, evaluasi LPPD;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota;
  9. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kapasitas kinerja kecamatan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  10. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
  11. menyiapkan bahan fasilitasi perumusan kebijakan kerjasama daerah melalui Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan Mitra Praja Utama Gubernur se Indonesia;
  12. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Bagian Penataan Wilayah dan Pertanahan mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah dan pertanahan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan wilayah dan pertanahan;
  3. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan penataan wilayah, penataan aset bekas milik asing/Tionghoa, pembakuan pemberian nama- nama toponimi/rupabumi, penyelenggaraan penataan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perselisihan pertanahan;
  4. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan di bidang pertanahan;
  5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah, pemberian persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  7. menyiapkan bahan fasilitasi perselisihan dan penataan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  8. menyiapkan bahan fasilitasi perumusan kebijakan perubahan nama dan pemindahan ibukota Kabupaten/Kota;
  9. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian aset bekas milik asing/Tionghoa;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan wilayah dan pertanahan; dan
  11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  2. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
  3. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;
  4. menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
  5. menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
  6. menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
  7. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Otonomi Daerah

Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
    1. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
    2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi  keanggotaan DPRD;
    3. penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD;
    4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta administrasi pemerintahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pengangkatan, pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota legislatif;
    6. pelaksanaan kegiatan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pengembangan otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintah daerah serta fasilitasi keanggotaan DPRD; dan
    8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  3. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  4. menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
  5. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pelantikan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah/wakil kepala daerah;
  6. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
  7. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
  3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan otonomi daerah; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
  3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
  4. menyiapkan bahan analisis data pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif;
  5. menyiapkan bahan penyusunan keputusan gubernur tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum serta peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
  6. menyiapkan bahan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
  7. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
  8. menyiapkan bahan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji anggota/pimpinan DPRD; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Pemerintahan Desa

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
  1. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa, serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa, serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  3. pelaksanaan analisis data pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa, serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  4. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa, serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  5. pengoordinasian kebijakan pembinaan pengelolaan pendapatan dan kekayaan pemerintah desa, aparatur pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
Sub Bagian Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan penataan dan administrasi pemerintahan desa;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan dan administrasi pemerintahan desa;
  3. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
  4. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pemerintahan desa;
  5. menyiapkan bahan sosialisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  6. menyiapkan bahan sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa);
  7. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengembangan administrasi pemerintahan desa berbasis informasi teknologi;
  8. menyiapkan bahan analisis data terkait dengan kebijakan strategis mengenai penataan dan pembangunan administrasi pemerintahan desa;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengoordinasian kebijakan penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala
Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pendapatan dan kekayaan desa;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian ijin pelepasan/tukar menukar tanah desa;
  3. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan dan kekayaan desa;
  4. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pendapatan dan kekayaan desa;
  5. menyiapkan bahan analisis data terkait dengan kebijakan strategis dalam peningkatan pendapatan dan kekayaan desa;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengoordinasian kebijakan kebijakan mengenai kekayaan desa; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa;
  2. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan kapasitas Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  3. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintahan desa;
  4. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintahan desa;
  5. menyiapkan bahan analisis data terkait dengan kebijakan strategis dalam peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengoordinasian kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bagian.

Pejabat Struktural

Dwi Mardiana S. S.STP, M.Si.

Kepala Bagian Pemerintahan

031 - 3524259


Aliquam ac dui vel dui vulputate consectetur.

Surya W. Siagian

Kasubag Tata Pemerintahan

031 - 3524259


Aliquam ac dui vel dui vulputate consectetur.

Syamsiar Aulia Rahman , M.Si.

Kasubag Penataan Wilayah dan Pertanahan

031 - 3524259


Aliquam ac dui vel dui vulputate consectetur.

Karyaning

Kasubag Tata Usaha

031 - 3524259


Aliquam ac dui vel dui vulputate consectetur.

Indah Wahyuni

Kabag Otonomi Daerah

031 -3524259


Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros.

Utami

Kasubag Aparatur Pemerintah Daerah

031 -3524259


Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros.

Rita Kustantir

Kasubag Fasilitasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

031 -3524259


Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros.

Fatkhur Rahman

Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah

031 -3524259


Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros.

Anwari SH

Kabag Pemerintahan Desa


Edi Kun

Kasubag Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa


M. Wahyudhi

Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa


Ut ultricies imperdiet sodales. Aliquam fringilla aliquam ex sit amet elementum.

Tita Lila

Kasubag Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa


Curabitur sed iaculis dolor, non congue ligula.