All for Joomla All for Webmasters
Laporan SAKIP 2014
9 Juni, 2015

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Pelaksanaan penyelenggaraan bagian pemerintahan umum, bagian kependudukan, bagian aparatur pemerintahan dan otonomi daerah dan bagian pemerintahan desa/kelurahan merupakan tugas dari Biro Administrasi Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 16 tahun 2011 tentang uraian tugas dan fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah ( RPJMD ) 2014-2019 Biro Administrasi Pemerintahan Umum masuk dalam salah satu agenda ke lima yaitu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik,  Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang pemerintahan umum, kependudukan, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, dan pemerintahan desa/kelurahan.

  1. Landasan Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  9. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor.8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2010 Nomor: 1 seri D )
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
  14. Peraturan Gubernur Nomor: 16 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

  1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan program yang terencana dan berkesinambungan dalam menyiapkan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kependudukan, aparatur pemerintahan, otonomi daerah dan pemerintahan desa/kelurahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 adalah :

  1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintahan.
  2. Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku

  1. Kelembagaan
  2. Gambaran Umum  SKPD

Sebagai implementasi Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sesuai pasal 5 pada Bab II dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Bagian Pemerintahan Umum
  2. Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  3. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan
  4. Bagian Kependudukan.

Adapun susunan organisasi Biro Administrasi pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:

  • Bagian Pemerintahan Umum terdiri atas :
  1. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
  2. Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan;
  3. Sub Bagian Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
  • Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas:
  1. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah;
  2. Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif;
  3. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
  • Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri atas :
  1. Sub Bagian Kelembagaan, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan;
  2. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  3. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  • Bagian kependudukan terdiri atas :
  1. Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Kependudukan;
  3. Sub Bagian Tata Usaha Biro

  1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Biro Adminsitrasi Pemerintahan Umum adalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, kependudukan, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, dan pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan umum;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dan pemerintahan desa/kelurahan ;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan umum ;
  4. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang administrasi pemerintahan umum;

e.   Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

 

Bagian Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyiapan koordinasi dibidang tata pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota;
  2. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pertanahan;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan;
  4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan dari bupati/walikota;
  5. e. Pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  6. Pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  7. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama geografi dan rupabumi;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan di bidang administrasi kepala daerah dan anggota legislatif;
  2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota legislatif;
  3. Pelaksanaan penyusunan konsep keputusan Gubernur tentang peresmian, pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota/ pimpinan DPRD kabupaten/kota, hasil pemilihan umum serta peresmian pemberhentian dan persemian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD Provinsi hasil pemilihan umum;
  5. Pelaksanaan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota / pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
  6. Pelaksanaan penyusunan konsep surat rekomendasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi kepala daerah dan anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota;
  7. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota legislatif serta administrasi pemerintahan kepala daerah;
  8. Pelaksanaan pengumpulan bahan sosialisasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  9. Pelaksanaan kegiatan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan analisisdata, koordinasi, fasilitasi,sosialisasi, pembinaan pengelolaan kelembagaan, pendapatan, kekayaan desa/kelurahan, pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
  2. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sosialisasi serta pembinaan pengelolaan kelembagaan, pendapatan kekayaan desa/kelurahan, aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
  3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
  4. Pelaksanaan pedoman pembinaan pengelolaan kelembagaan, pendapatan, kekayaan desa/kelurahan, aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta pengembangan kapasitas dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan perumusan kebijakan umum administrasi kependudukan dan catatan sipil se-Jawa Timur;
  2. Pelaksanaan koordinasi rencana dan program identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil se-Jawa Timur;
  3. c. Pelaksanaan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi administrasi kependudukan dan catatan sipil se-Jawa Timur
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil-se-Jawa Timur
  5. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data administrasi kependudukan dan catatan sipil se-Jawa Timur;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
  7. Struktur Organisasi

Kasubbag

Tata Pemerintahan

Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan

 

Kasubbag

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

 

Kasubbag Administrasi

Aparatur Kepala Daerah

Kasubbag Administrasi Aparatur Legislatif

 

Kasubbag

Kelembagaan, Pendapatan & Kekayaan Desa

Kasubbag

Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Kasubbag Administrasi Desa dan Kelurahan
Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah

 

Kasubbag  Administrasi Kependudukan dan Capil
Kasubbag

Dokin Kependudukan

Kasubbag      Tata Usaha Biro
Kepala Bagian Kependudukan
Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kel.
Kepala Bagian Aparatur Pem dan Otda
Kepala Bagian Pemerintahan Umum
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum

4.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Biro Adminsitrasi Pemerintahan Umum sebanyak 50 (lima puluh) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil);

1).     Jumlah Pegawai sebanyak 50 orang, terdiri dari 25 orang pegawai laki-laki dan 25 orang pegawai perempuan.

2).     Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

Golongan I/b : 1 Orang
Golongan II/b : 5 Orang
Golongan III/a : 3 Orang
Golongan III/b : 12 Orang
Golongan III/c : 5 Orang
Golongan III/d : 12 Orang
Golongan IV/a : 7 Orang
Golongan IV/b : 4 Orang
Golongan IV/c : 1 Orang

3).     Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

SLTA : 11 Orang
S1 : 21 Orang
S2 : 18 Orang

4).     Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural adalah sebagai berikut :

Diklatpim IV : 7 Orang
Diklatpim III : 2 Orang
Diklatpim II : 1 Orang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

  1. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pemerintahan Umum berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dari program SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan sesuai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis serta memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

A.1.   Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah, dan desa yang efektif dan efisien

A.2.   Misi

Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatnya pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum.

A.3.   Tujuan

         Terselenggaranya pemerintahan umum, daerah, desa yang efektif dan efisien.

Hubungan antara Misi dan Tujuan bisa ditampilkan pada tabel berikut:

MISI TUJUAN INDIKATOR
Percepatan reformasi birokrasi dan meningkat kan pelayanan publik di bidang pemerintahan umum Terselengga ranya Pemerintah an Umum, Daerah, Desa yang efektif dan efisien 1.   Prosentase Urusan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi

2.   Prosentase Kabupaten/Kota se-Jatim yang yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan predikat Tinggi

3.   Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa

4.   Prosentase peningkatan kualitas aparatur desa/kelurahan

5.   Prosentase Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kab/Kota yang terfasilitasi

6.   Prosentase pelantikan pilkada yang terfasilitasi

7.   Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi

8.   Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi

A.4. Sasaran

                 Sasaran yang hendak dicapai dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada adalah sebagai berikut

  • Tujuan : Terselenggaranya pemerintahan umum, daerah, desa yang efektif dan efisien
  • Sasarannya adalah
  1. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan umum
  2. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan desa
  3. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan daerah

A.5.   Strategi dan Kebijakan

  1. S t r a t e g i

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Renstra SKPD dimaksud, Biro Administrasi Pemerintahan Umum melakukan beberapa strategi yang hendak dicapai antara lain:

  1. Optimalisasi koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota/pimpinan DPRD dan penguatan implementasi prinsip otonomi daerah pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
  2. Peningkatan fungsi penyiapan bahan analisa data, bahan administrasi dan bahan perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.
  3. Peningkatan fungsi penyiapan bahan analisa data, bahan administrasi dan bahan perumusan kebijakan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan/pimpinan DPRD.
  4. Pendekatan lintas sektor dan lintas program yang diarahkan ke desa.
  5. Pengembangan jaringan kerja dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat desa serta peningkatan pelayanan masyarakat desa.
  6. Peningkatan pengembangan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Timur.
  7. Optimalisasi koordinasi dan pembinaan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Timur.

  1. Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

  1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan.
  2. Pengembangan potensi-potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
  3. Penguatan kelembagaan desa dan kelurahan dalam rangka partisipasi masyarakat desa dan kelurahan yang efektif.
  4. Pengembangan penyelenggaraan pencatatan sipil melalui sektor pelayanan publik.
  5. Meningkatkan konsolidasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Timur.
  6. Meningkatkan pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  7. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evalusi terhadap terhadap :
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota.
  • Administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.
  • Pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji anggota/pimpinan DPRD.
  1. Mengevaluasi dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.
  2. Mengembangkan penyusunan data administrasi wilayah dan kode daerah serta mengidentifikasi, verifikasi dan menentukan titik koordinat batas antar daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.
  3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahun 2015 Biro Administrasi Pemerintahan Umum adalah sebagaimana berikut :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
Terselenggaranya Pemerintahan Umum, Daerah, Desa yang efektif dan efisien 1. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintah umum 1.  Prosentase Urusan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi

2.  Prosentase Kabupaten/Kota se-Jatim yang yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan predikat Tinggi

1. 100 %

 

 

 

 

 

 

2. 100 %

2. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintah desa 3.  Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa

4.  Prosentase peningkatan kualitas aparatur desa/ kelurahan

3. 100 %

 

4. 96.8 %

3. Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintah daerah 5.  Prosentase penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kab/Kota yang terfasilitasi

6.  Prosentase pelantikan pilkada yang terfasilitasi

7.  Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi

8.  Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi

5. 100 %

 

 

 

 

6. 100 %

 

7. 100 %

 

 

8. 100 %

 

  1. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2015 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2015 menjadi acuan bagi Biro Administrasi Pemerintahan Umum untuk mewujudkan kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2015 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2014 dan melaporkannya dalam LAKIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pemerintahan Umum merupakan  rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Administrasi Pemerintahan Umum, yang merupakan dari ke seluruhan pengelolaan kinerja pemerintahan sampai pada pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran) untuk mengukur sasaran.

  1. PENGUKURAN KINERJA

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Biro Administrasi Pemerintahan Umum menggunakan  suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi, dan persentase pencapaian.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel : 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang

  1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada  putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja Biro Administrasi Pemerintahan Umum tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pemerintahan Umum tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

Tujuan terselenggaranya pemerintahan umum, daerah, desa yang efektif dan efisien ke dalam 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator.

Sasaran pertama yaitu peningkatan kualtitas pelaporan instansi pemerintahan umum, parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator prosentase (%) aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi dan prosentase (%) Kabupaten/kota se-Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan predikat Tinggi

TUJUAN SASARAN 1
Terselenggaranya Pemerintahan Umum, Daerah, Desa yang efektif dan efisien Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan umum

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pertama disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1.

 

Prosentase urusan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi 100 100

 

100
2. Prosentase Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan predikat Tinggi 100 100 100
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 100

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja tergolong Baik (rata-rata: 100%). Begitu pula dengan Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum akan mempertahankan pada tahun selanjutnya.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
1. Prosentase urusan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi 100% 100% 100% 100%

I

ndikator Kinerja Jumlah aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2012 ditargetkan 59 SKPD tercapai 59 SKPD atau tercapai 100 %, tahun 2013 ditargetkan 59 SKPD tercapai 59 SKPD atau tercapai 100 %, tahun 2014 ditargetkan 59 SKPD tercapai 59 SKPD atau tercapai 100 %, tahun 2015 ditargetkan 59 SKPD tercapai 59 SKPD atau tercapai 100 %.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2. Prosentase Kabupaten/Kota se-Jatim yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki dengan predikat Tinggi 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan predikat Tinggi dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2012 ditargetkan 38 Kabupaten/Kota tercapai 38 Kabupaten/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2013 ditargetkan 38 Kabupaten/Kota tercapai 38 Kabupaten/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2014 ditargetkan 38 Kabupaten/Kota tercapai 38 Kabupaten/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2015  ditargetkan 38 Kabupaten/Kota tercapai 38 Kabupaten/Kota atau tercapai 100%.

Sasaran kedua yaitu peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan desa, parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator prosentase (%) penyelesaian masalah tanah kas desa dan prosentase (%) aparatur desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya.

TUJUAN SASARAN 2
Terselenggaranya Pemerintahan Umum, Daerah, Desa yang efektif dan efisien Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan desa

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran kedua disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
3.

 

Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa 100 100

 

100
4. Prosentase aparatur desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya 100 96.8 96.8
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 98.4

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja tergolong Baik (rata-rata: 100%). Begitu pula dengan Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum akan mempertahankan pada tahun selanjutnya.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
3. Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian masalah tanah kas desa masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2012 ditargetkan 100%, tercapai 100% atau tercapai 8 kasus, tahun 2013 ditargetkan 100%, tercapai 100% atau tercapai 8 kasus, tahun 2014 ditargetkan 100%, tercapai 100% atau tercapai 9 kasus dan tahun 2015  ditargetkan 100%, tercapai 100% atau tercapai 10 kasus.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
4. Prosentase aparatur desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya 89.10% 92.72% 100% 96.8%

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan aparatur desa/kelurahan yang berkualitas masing-masing target yang telah ditentukan yaitu dari jumlah keseluruhan desa yaitu 7722 desa, sampai dengan tahun 2009 telah terlaksana bintek peningkatan kualitas aparatur sebanyak 6042 desa, sehingga sisa 1680 desa ditargetkan selama 5 tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2012 ditargetkan 336 desa, tercapai 280 desa atau sampai dengan tahun 2012 telah tercapai 97.60 %; tahun 2013 ditargetkan 336 desa, tercapai 280 atau sampai dengan tahun 2013 telah tercapai 96.94%; dan tahun 2014 ditargetkan 336 desa, tercapai 560 desa atau sampai dengan tahun 2014 telah tercapai 100%. Bintek tersebut diikuti oleh Sekdes, BPD, dan Kades. Pada tahun 2015, bintek diprioritaskan pada sekdes. Ditargetkan sebanyak 3 angkatan masing-masing 150 orang peserta atau sama dengan 450 orang dan tercapai sebanyak 436 orang atau 96.8%.

Sasaran ketiga yaitu peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan daerah, parameter untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat diukur melalui indikator prosentase (%) penyusunan laporan pengelolaan dan penyajian data kependudukan kabupaten/kota yang terfasilitasi, prosentase (%) pelantikan pilkada yang terfasilitasi, prosentase (%) Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi, dan prosentase (%) Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi.

TUJUAN SASARAN 3
Terselenggaranya Pemerintahan Umum, Daerah, Desa yang efektif dan efisien Peningkatan kualitas pelaporan instansi pemerintahan daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ketiga disajikan dalam tabel sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
5.

 

Prosentase penyusunan laporan pengelolaan dan penyajian data kependudukan kabupaten/kota yang terfasilitasi 100 100

 

100
6. Prosentase pelantikan pilkada yang terfasilitasi 100 100 100
7. Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi 100 100 100
8. Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 100 100 100
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 100

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja tergolong Baik (rata-rata: 100%). Begitu pula dengan Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum akan mempertahankan pada tahun selanjutnya.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
5. Prosentase penyusunan laporan pengelolaan dan penyajian data kependudukan kabupaten/kota yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Prosentase penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kab/kota yang terfasilitasi dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2012 ditargetkan 38 Kabupaten/kota, tercapai 38 Kabupaten/kota atau tercapai 100 %, tahun 2013 ditargetkan 38 Kabupaten/kota tercapai 38 Kabupaten/kota atau tercapai 100% , tahun 2014  ditargetkan 38 Kabupaten/kota, tercapai 38 Kabupaten/kota atau tercapai 100%, tahun 2015 ditargetkan 38 Kabupaten/kota tercapai 38 Kabupaten/kota atau tercapai 100%.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
6. Prosentase pelantikan pilkada yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja  prosentase (%) pilkada yang terfasilitasi masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2012 ditargetkan 1 Kab/Kota, tercapai 1 Kab/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2013 ditargetkan 15 Kab/Kota, tercapai 15 Kab/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2014  ditargetkan 4 Kab/Kota, tercapai 4 Kab/Kota atau tercapai 100 %, tahun 2015  ditargetkan 19 Kab/Kota, tercapai 19 Kab/Kota atau tercapai 100 %.

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
7.

 

Prosentase  Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi 50 150 100 100

Indikator Kinerja Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Prov Jatim yang terselesaikan  dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu Tahun 2012 ditargetkan 4 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 2 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 50 %, Tahun 2013 ditargetkan 6 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 9 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 150 %, Tahun 2014 ditargetkan 2 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 2 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 100%, dan Tahun 2015 ditargetkan 14 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 4 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 28,57 %

N0 Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
8.

 

Prosentase   Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi 84 103.8 100 100

Indikator Kinerja prosentase (%) Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu Tahun 2012 ditargetkan 25 Pergantian Antar Waktu (PAW), tercapai 21 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 84 %, Tahun 2013 ditargetkan 130 Pergantian Antar Waktu (PAW), tercapai 135 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 103.8 %, Tahun 2014 ditargetkan 29 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 29 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 100 %, dan Tahun 2015 ditargetkan 48 Pergantian Antar Waktu (PAW) , tercapai 46 Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tercapai 95,83 %.

  1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  : Realisasi  Anggaran Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015

 

Uraian

Anggaran Setelah PAPBD Realisasi
(Rp.) Rp. %
BELANJA DAERAH 16.344.257.500 13.878.451.059 84,91
BELANJA MODAL 264.500.000 260.193.560 98,37
BELANJA BARANG DAN JASA 9.825.239.500 8.342.385.398 84,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 961.345.080 935.012.475 97,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 246.221.920 200.444.129 81,41
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 484.935.500 385.970.800 79,59
Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 188.365.000 41.214.940 21,88
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 11.966.365.500 9.949.854.705 83,15
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 1.841.094.500 1.743.163.010 94,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Administrasi Pemerintahan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

  1. Kesimpulan

 

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Biro Administrasi Pemerintahan Umum dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Baik. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RPJMD tahun 2014 – 2019, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

 

Tujuan : Terselenggaranya pemerintahan umum, daerah, desa yang efektif dan efisien mendapat predikat nilai Baik (Rata-rata: 100 %).

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Biro Administrasi Pemerintahan Umum sebagai berikut :

Peraturan perundang–undangan tentang pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah tidak bervisi kedepan.

  1. Saran

Adapun saran untuk pemecahan masalah Biro Administrasi Pemerintahan Umum agar mengupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

  1. Diperlukan pembentukan peraturan perundang–undangan yang materi muatannya dapat mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui penyelesaian yang bersifat komprehensif dan tidak saling tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain
  2. Intensitas koordinasi dengan para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pemerintahan Umum yang menggambarkan capaian kinerja tiap–tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya,                       2016

KEPALA BIRO ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN UMUM

 

 

 

 

Dr. SUPRIANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590501 198003 1 010

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *